peraturan ptsl. “PTSL merupakan bagian dari solusi pendaftaran tanah di Indonesia,” pungkasnya. peraturan ptsl

File Peraturan : perbup_65_2018. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan persiapan, penyuluhan, pengukuran, pembuatan Gambar Ukur, Entry Data dan Pembuatan Peta Bidang Tanah yang selanjutnya diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penerbitan Sertipikat Tanah. A. Kata kunci: pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl); pengumuman data. di atas. Batasan biaya yang boleh dipungut oleh Pemerintah Desa/Kelurahan termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 9. PTSL telah beberapa kali menegalami perubahan, terbaru dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan PTSL. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan bupati ini dilakukan oleh Organisasi perangkat daerah kabupaten Sidoarjo yang membidangi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Camat setempat. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Halaman : 17; Tutup. Tipe Dokumen. Penelitian tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 6 tahun. E. Lebih lanjut Ia menjelaskan sebelum PTSL penerbitan sertifikat hanya Rp 500. 2017. 000,- s/d Rp 800. Keywords: Comlete Systematic Land Registration (PTSL), Implementation, National Land Agency (BPN). PERBUP 70_2019 _Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG SURVEYOR KADASTER BERLISENSI. iwan. Untuk mengantisipasi laporan penyimpangan, Bupati telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), dimana PTSL 2021 biaya yang terapkan sesuai SKB tiga menteri sebesar Rp. Selain itu nantinya masyarakat. Belum Tersedia. PERDES NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DESA KARANGSAMBUNG 29. Program PTSL bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan kepemilikan tanah mereka, sehingga dapat memperoleh hak yang sah dan memiliki kekuatan hukum melalui penerbitan sertifikat tanah. Teknis Pengukuran dan Pemetaan Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dalam rangka pendaftaran tanah dilaksanakan dengan metode. 1 PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 TahunBPPDRD KOTA BALIKPAPAN. Ketentuan Peralihan; 6. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan PTSL. Sidang panitia A. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan PTSL. Kepala Kantor Skema penganggaran PTSL Tahun Anggaran 2020 telah mengakomodasi pola keterlibatan masyarakat dalam PTSL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK. Penerbitan Sertipikat. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,. Dia mengungkapkan bahwa kejaksaan sudah memiliki beberapa bukti kuat untuk menetapkan SM sebagai tersangka. Dasar pengenaan BPHTB. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; c. Di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan apa yang GRATIS dan apa yang harus di-BAYAR-kan oleh pemohon. PTSL dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (2) Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau Masyarakat Pemohon PTSL. Sasaran dalam Program PTSL ini yaitu seluruh bidang tanah, baik yang belum memiliki sertifikat maupun tanah yang telah bersertifikat namun belum dipetakan (Hidayat, Engkus, & Afra, 2018). Judul. Maksud dan Tujuan; 3. (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atasPeraturan dari BPN, biaya pengurusan PTSL hanya berkisar Rp 300. 2. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan. Oleh karena itu, Peraturan Desa memiliki peranan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Program PTSL secara normatif berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional4. 067 bidang. A. 02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020. PERATURANPEDIA. JAKARTA, KOMPAS. dari aturan terhadap PTSL terjadi karena aturan-aturan yang terkait dengan PTSL sebelumnya masih 6 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). E. Mengingat PTSL merupakan program kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemdes. ID – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. "Bahwa kegiatan PTSL ini gratis, artinya tidak ada biaya lagi yang dibayarkan ke BPN mulai dari pengumpulan berkas, pengukuran sampai terbit sertifikat hak atas tanah," ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Jumat (21/01/2022). MJ. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana Tipe Dokumen. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (Contoh Kasus: Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang) 3256 Volume 4 Nomor 2, Desember 2021 E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN:. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. 67% berada pada kategori òSangat Baik ó. 457 bidang, dan Kota Tanggerang Selatan ditarget 21. Undang. Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terhadap tanah absentee tersebut yaitu denganmengatur pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gresik yang memuat maksud dan tujuan peraturan, pembiayaan, pembentukan panitia pelaksana PTSL, pengurangan atau keringanan pajak, dan sosialisasi. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang ; PERDA Kab. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanKeywords: Comlete Systematic Land Registration (PTSL), Implementation, National Land Agency (BPN). 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Hak Kepemilikan Tanah berdasarkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) analisa Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017?, dan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perolehan hak atas tanah berdasarkan program PTSL serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian hak atas tanahprogram berupa percepatan pendaftaran tanah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 000, jika ada biaya lebih dari itu (yang bukan sukarela) bisa dipastikan itu pungli,. Besaran biaya PTSL ditentukan berdasarkan masing-masing wilayah, dengan rinciannya: Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku,. Nomor. 2. Menghukum Tersangka Dengan Peringatan Tertulis 2, Yaitu Agar Terperiksa Tidak Mengulangi Lagi Perbuatannya Dan Agar Terperiksa Sebagi Ketua Komisi Pemberantasan. Sertifikat PTSL yang telah terbit sejak Januari 2022 dapat diberikan pembebasan BPHTB apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. com - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah berjalan sejak 2017 silam. desa/kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2021, pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanahnya melalui mekanisme PTSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menerbitkan Petunjuk Teknis No. 000. Bisnis. Jakarta - . U. untuk desa wukirsari pengumpulan syarat dan pemberkasan dilakukan oleh koordinator kelompok. Oleh karena itu, norma-norma hukum pertanahan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai aturan dasar, maupun seluruh perangkat aturan pelaksanaan yang mengatur bidangUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilaya Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak atas. mengeluarkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program ini di tetapkan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Bantul. Dukuhrejo Tahun Anggaran 2018. semarangkab. (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian dijelaskan kembali di dalam. BPN No. Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 merupakan. Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, Bupati menetapkan. Permen ATR/BPN No. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL, serta untuk mengurangi sengketa Kementerian ATR/ BPN menyempurnakan berbagai perangkat peraturan/dasar hukum tertulis, yang. Membuat sertifikat tanah memang membutuhkan biaya yang bisa dibilang tak sedikit. 10. Batasan biaya yang boleh dipungut oleh Pemerintah Desa/Kelurahan termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Judul. Batasan biaya yang boleh dipungut oleh Pemerintah Desa/Kelurahan termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan. . idABSTRAK: bahwa dengan adanya penambahan terget bidang tanah untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Murung Raya sebanyak 3. c. 11. com - Dalam melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki mitra kerja bernama Surveyor Kadaster atau juru ukur berlisensi. Pertanyaan kami, bagaimana menetapkan saat terhutangnya dan perhitungan dasar NPOP ?Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah untuk mewujudkan peta tunggal di Indonesia. Adapun untuk syarat pengajuan PTSL yang bisa masyarakat persiapkan yakni Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Permohonan Pengajuan Peserta PTSL, Pemasangan tanda batas tanah yang telah disepakati dengan pemilik tanah yang. PERATURAN DESA KARANGSARI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. suatu peraturan yang mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5. RPJMD_2018_-_2023_compressed. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 5. 000 bidang tanah. ptssssssssslllll. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang percepatan PTSL. Pasal 4 Biaya persiapan yang ditanggung oleh peserta PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Permen Agraria/Kepala BPN No. Nilai perolehan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut: harga transaksi untuk jual beli; nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 7. 2023. Peraturan Bupati. 68, BD No 68 tahun 2017. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; b. Sunraizal dalam keterangannya kepada. pelaksanaan program PTSL, bagi yang tidak . 15Contoh Laporan Akhir Kegiatan PTSL. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Situbondo. SISTEMATIS LENGKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK, bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait. Melayani, Profesional, Terpercaya KATA PENGANTAR. Baca juga: Percepat Penyelesaian Tanah. Peraturan Bupati (PERBUP) ini. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaMasih banyak masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengenaan biaya persiapan PTSL. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 6. Tulisan ini akan menjelaskan tentang sumber pembiayaan PTSL dan tahapan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Susun RKA-K/L 2024, Sekjen Imbau Maksimalkan Pendaftaran Tanah pada Implementasi RPJMN 2020-2024. : bahwa untuk mengatur kembali pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah See full list on pcnucilacap. (PTSL). tim PTSL di Kabupaten Sleman dan didukung dengan kepustakaan. hukum atas tanah masyarakat di Kabupaten. Mengingat : 1. BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PEMBEBASAN ATAS PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PESERTA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH Menimbang : a. Mengenai pembebasan biaya pendaftaran tanah secara sistematik/PTSL dan pembebasan kewajiban pembayaran BPHTB oleh pemerintah pusat dan/atau oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut, karena apabila dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UUPA maka pengaturannya harus. 24 Tahun 1997 "tumpang tindih" dengan Permen ATR/Ka. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Keringanan Pajak; 5. BPN Dorong Pendaftaran Tanah Ulayat Lewat PTSL, Begini Caranya. Pada 2022, kegiatan ini mulai memasuki tahun ke enam. -. Dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) sudah tertuang dalam peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016. Biaya yang sebenarnya harus dibayarkan untuk kegiatan PTSL adalah Rp 150. I. nah pada pasal 15 berikutnya di jelaskan sumber biayanya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat. Skema penganggaran PTSL Tahun Anggaran 2020 telah mengakomodasi pola keterlibatan masyarakat dalam PTSL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK. 000 atau sesuai dengan peraturan kepala daerah," tegasnya. 109, LN. peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap format surat keputusan kepala kantor wilayah tentang penugasan pegawai yang diperbantukan untuk melaksanakan ptsl pada kantor pertanahan keputusan kepala kantor wilayah badan. Pasal 3 Biaya persiapan PTSL yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembahasan Konsep Petunjuk Teknis (Juknis) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Tahun 2021. Pasal 3 Biaya persiapan PTSL yang tidak dianggarkan dalam AnggaranPeraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut : a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. T anah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ketika desa tempat tinggal ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan PTSL, tentu masyarakat perlu mempersiapkan sejumlah persyaratan hingga biayanya. PERBUP 70_2019 _Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. id : 20 hlm. (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 DI KABUPATEN DOMPU” dapat diselesaikan. go. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, pelaksanaan PTSL tidak lagi tergolong kepadaPeningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 259, jdih. Pasal 5 Dalam tahap Persiapan PTSL, Peserta Program PTSLPeraturan Desa Toyomarto Ptsl 2020. disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagiSeiring dengan pelaksanaannya, regulasi mengenai PTSL program telah mengalami tiga kali perubahan, dimulai dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. bahwa untuk melaksanakan’ ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mewujudkan sistim informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran sesuai kondisi obyektif desa, dan kebutuhan riil masyarakat desa dalam rangka. I. “Namun ini menarik, pungutan melebihi batas antara Rp 1 juta hingga Rp 8 juta," kata Nyoman pada Kompas. Implementasi program PTSL belum berjalan kurang baik dilihat dari segi sumberdaya. BAB II OBJEK PTSL Pasal 2 (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam program PTSL ini menargetkan penyertifikatan kurang lebih sebanyak 70. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. PTSL sebagai bagian dari program Nawa Cita Presiden RI (Joko Widodo), dengan target lima juta sertipikat tahun 2017 untuk seluruh Indonesia. Lingga Prayata Izzati. 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republikpeserta PTSL. August 1, 2021. 6. PTSL mempunyai suatu Peraturan Desa sebagai dasar pegangan dalam . status yuridis sebuah bidang tanah dapat dikelompokkan menjadi K1, K2, K3 dan K4. SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2017” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. PTSL dan tanahnya akan diproses Sertifikat Hak atas Tanah. 35/ 2016 Pasal 1 Ayat (1), di mana PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Bupati untuk biaya persiapan. MasTeddy. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. TRIBUNPONTIANAK. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Pasal 2 menyatakan bahwa PTSL meliputi: tahap sosialisasi persiapan, pelaksanaan dan. 6 Tahun 2018 tentang PTSL dengan segala penyempurnaan peraturan - peraturan sebelumnya, yaitu penambahan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 ; Selain diselenggarakan oleh instansi pemerintahan,. U. BAB III BIAYA PERSIAPAN PTSL Pasal 4 (1) Biaya persiapan PTSL dibebankan kepada Peserta PTSL. Menimbang: bahwa untuk mengatur kembali pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis.